1. Total aktiva (aset) dari BI sebesar Rp 1.180 trilyun ternyata disokong terutama oleh dua komponen besar, yaitu:

a. Surat Berharga, sebesar Rp 766 trilyun atau 64.92% dari total aset, dan

b. Tagihan (kepada pihak lain), sebesar Rp 269,6 trilyun atau 22.85% dari total aset. Jumlah tersebut terutama berasal dari tagihan kepada pemerintah, sebesar Rp 251 trilyun (21,3% dari total aktiva).

2. Jenis aktiva lainnya dalam neraca nilainya tidak sebesar kedua akun tersebut.

3. Terdapat aset berupa emas yang nilainya Rp 29,76 trilyun atau hanya 2.52% dari total aset. Emas tersebut terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas.

1. Total kewajiban (utang) BI adalah Rp 1.111 trilyun atau 94,17% dari total aset. Ini bermakna bahwa 94,17% aset BI berasal dari utang!
2. Unsur utama dari utang BI ada empat, yaitu uang dalam peredaran (28,67%), giro (23,28%), sertifikat BI (17,59%) dan penempatan berjangka (15,41%). Sedangkan sisanya sebesar 15,05% tersebar dalam beberapa jenis utang. Berikut adalah perincian unsur utama utang BI:

a. Uang dalam peredaran, merupakan uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, nilainya sebesar Rp 318 trilyun atau 28,67% dari total utang.

Dalam neraca BI, uang dalam peredaran diletakan pada sisi kewajiban (utang) sehingga posisi uang yg beredar merupakan utang BI kepada pemegang uang tersebut. Konsekuensi selanjutnya adalah setiap pemegang uang seharusnya mempunyai klaim terhadap aset BI. Hal ini sangat menarik karena bermakna bahwa uang yang diedarkan BI bukanlah harta yang sesungguhnya, melainkan bukti surat utang BI terhadap pemegang uang.

Muncul pertanyaan, jika memang uang yang beredar merupakan surat utang, klaim apakah yang bisa dilakukan pemegang uang terhadap BI? Tentunya, seharusnya berupa klaim terhadap aset BI. Aset BI sendiri ternyata sebagian besar berupa surat berharga dan aset riilnya hanyalah emas dan sedikit aktiva tetap (tanah dan bangunan).

Jika memang pemegang uang bisa mengklaim emas, maka klaim tersebut tidak bisa terpenuhi karena nilai emas (dengan asumsi semua emas adalah dalam bentuk emas batangan) hanya sejumlah Rp 29,76 trilyun. Bandingkan dengan jumlah uang beredar yang senilai Rp 1.111 trilyun atau 37 kali lipat nilai emas. Tentu saja klaim atas emas tidak dapat dilakukan karena BI tidak menjamin peredaran uang dengan emas.

Jadi, uang yang beredar yang merupakan utang BI ke masyarakat ternyata tidak bisa dilakukan klaim atas aset riil sehingga surat utang tersebut sifatnya hampa. Ibarat cek, uang yang kita pegang adalah cek yang tidak bisa diuangkan karena tidak ada dana yang tersedia!

b. Giro yang merupakan simpanan pada BI, sebesar Rp 258,6 trilyun atau 23,28% dari total utang. Giro/simpanan tersebut berasal dari:

1) pemerintah, sebesar Rp 91 trilyun, atau 8,19% dari total utang;

2) bank, sebesar Rp 166,1 trilyun atau 14,95% dari total utang;

3) lainnya, sebesar Rp 1,5 trilyun atau 0,14% dari total utang.

Dapat diketahui bahwa giro/simpanan dari bank mempunyai porsi yang terbesar dibanding yang lainnya.

c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sebesar Rp 195,5 trilyun atau 17,59% dari total utang. SBI merupakan pengakuan utang jangka pendek BI. Pihak yang menempatkan dana pada SBI mayoritas adalah lembaga perbankan.

d. Penempatan Berjangka, sebesar Rp 171,2 trilyun atau 15.41% dari total utang. Merupakan penempatan dana oleh peserta operasi moneter (lembaga perbankan) secara berjangka di BI.

e. Berbagai jenis utang lainnya senilai Rp 167,2 trilyun atau 15,05% dari total utang terdiri dari Sertifikat Bank Syariah, Penempatan Dana dan lain-lain.

3. Jika dikelompokan dari jenis sumber pemberi utang maka utang BI terutama berasal dari swasta (lembaga perbankan) yaitu 58,1% dari total utang. Ini memberikan bukti bahwa pemegang klaim mayoritas terhadap BI adalah pihak swasta (perbankan). Perincian sumber utang adalah berasal dari:

a. Pihak swasta (perbankan) sebesar Rp 645,6 trilyun atau 58,1% dari total utang, yaitu dari Giro dari bank dan lainnya (selain pemerintah), Sertifikat Bank Indonesia, Penempatan Berjangka, Penempatan Dana, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah;

b. Masyarakat, melaui uang beredar sebesar Rp 318 trilyun atau 28,67% dari total utang;

c. Pemerintah, sebesar Rp 91,1 trilyun atau 8,2% dari total utang, terdiri dari giro pemerintah dan pinjaman pemerintah;

d. Luar negeri dan lain-lain, sebesar Rp 55,88 trilyun atau 5,03% dari total utang.

1. Uang yang dimiliki/beredar di masyarakat merupakan surat utang Bank Indonesia kepada para pemegang uang tersebut. Akan tetapi, atas surat utang tersebut BI tidak menyediakan aset riil yang cukup untuk menjaminnya. Ini berarti bahwa uang tersebut adalah uang yang hampa karena BI tidak pernah bisa memberikan pelunasan atas surat utang yang dikeluarkannya.

2. Emas yang dimiliki BI sangat sedikit, yaitu hanya Rp 29,7 trilyun, tidak sampai 2.52% dari total aset. Itu pun yang nyata-nyata berwujud emas batangan jumlahnya di bawah angka tersebut.

3. Pemerintah RI dan BI adalah dua entitas yang berbeda. Secara akuntansi terbukti dari adanya akun di neraca BI, sisi aktiva, berupa tagihan kepada pemerintah dan di sisi utang terdapat giro (simpanan) pemerintah dan pinjaman pemerintah;

4. Pemilik hak atau klaim mayoritas terhadap BI secara nyata adalah pihak swasta yaitu bank-bank yang menempatkan dana di BI melalui SBI maupun surat berharga lainnya.